mukat mjc
mukat mjc

Pemkab Aceh Utara Didesak Evaluasi Izin Perusahaan Perkebunan

Thursday, 19 October 2017 | 18:04 WIB

Sidang penyelesaian sengketa informasi publik di KIA. (Foto dok. MaTA)

Sidang penyelesaian sengketa informasi publik di KIA. (Foto dok. MaTA)

Banda Aceh, MJCnews — Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pemerintah Aceh Utara segera menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana diwajibkan dalam UU No 14 Tahun 2008. Berdasarkan sidang pembacaan putusan sengketa infomasi publik di Komisi Informasi Aceh (KIA) pada 18 Oktober 2017, antara kelompok perempuan dampingan MaTA dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh Utara dan PPID Pembantu serta Atasan PPID terungkap bahwa Pemerintah Aceh Utara belum memiliki DIP.

“DIP ini penting bagi Pemkab Aceh Utara sebagai basis awal tentang informasi apa saja yang dikuasai,” ujar Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Kamis (19/10).

Selain itu, ia menjelaskan, KIA juga akan melakukan penilaian terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di daerah, dimana salah satu penilaiannya adalah ketersediaan DIP. Menurutnya, tanpa memiliki DIP dipastikan Aceh Utara akan mendapat peringkat paling bawah.

“Selain DIP, Aceh Utara juga tidak memiliki data/informasi Surat Keputusan Izin Usaha dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Mandum Payah Tamita,” sebut Baihaqi. Padahal, sebutnya, PT MPT ini sudah “mengeruk” hasil kekayaan Aceh Utara.

“Tanpa mengantongi informasi-informasi terkait perusahaan, bagaimana mungkin Pemkab Aceh Utara melalui dinas teknisnya melakukan pengawasan terhadap keberadaan perusahaan tersebut,” ujarnya.

Baihaqi menambahkan, bagi MaTA dan kelompok perempuan, informasi Surat Keputusan Izin Usaha dan Amdal PT MPT akan digunakan sebagai basis data untuk melakukan review izin. Terlebih Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, pada pemerintahan periode sebelumnya telah mendesak Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan ini. Pasalnya, menurut Bupati Aceh Utara, perusahaan yang beroperasi di wilayah Cot Girek tersebut diduga kuat telah merusak hutan Aceh Utara yang mengakibatkan banjir bandang.

Namun, ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi perusahaan tersebut meskipun telah ada desakan dari banyak pihak. “Untuk itu, MaTA berharap Pemerintah Aceh Utara perlu mengumpulkan informasi mengenai perusahaan tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pengusulan apakah izin usaha perusahaan dapat diperpanjang atau dihentikan,” kata Baihaqi.

Di sisi lain, dalam keterangannya kepada media ini dijelaskan, MaTA juga merasa aneh bahwa Pemkab Aceh Utara tidak memiliki informasi mengenai hasil evaluasi atau review berkala perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di Aceh Utara. Dalam Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada pasal 44 ayat (1) mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh direktur jenderal, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.

Dan ayat (3)-nya menyebutkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan. Tanpa adanya hasil evaluasi atau review ini, patut diduga Pemerintah Aceh Utara melalui dinas teknisnya tidak melakukan apapun untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan tersebut.[]

Rilis/Sen

Komentar