mukat mjc
mukat mjc

Potret Buram Penegakan Hukum dan HAM di Aceh

Wednesday, 1 January 2014 | 18:50 WIB

images (2)

Ilustrasi

SEPANJANG 2013, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menerima pengaduan dan pendampingan kasus-kasus, yang berdimensi pelanggaran hak sipil politik dan ekonomi, sosial dan budaya, serta memberikan layanan bantuan hukum gratis. Keseluruhan penanganan sebanyak 43 kasus, dengan jumlah penerima manfaat atas layanan 48 orang.

Untuk pelanggaran hak sipil politik, LBH Banda Aceh mencatat 10 kasus. Pelanggaran hak sipil politik banyak terjadi dalam ruang-ruang penegakan hukum. Kondisi ini menempatkan lembaga peradilan dan pemerintah, menjadi aktor yang banyak melakukan. Hal ini didasarkan pada kondisi kuatnya potensi judicial corrupt.

Selanjutnya, menurut monitoring LBH Banda Aceh, terhadap kasus-kasus dugaan aliran sesat yang muncul akibat terbitnya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) telah menimbulkan potensi kekerasan dalam dinamika sosial masyarakat.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh LBH Banda Aceh, MPU tidak berwenang secara hukum untuk mengeluarkan fatwa sesat tidaknya seseorang, atau sekelompok orang. Sebagaimana diatur berdasarkan ketetuan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU Aceh dan Pasal 138 Undang-Undang Pemerintah Aceh.

LBH Banda Aceh melakukan monitoring media terhadap meningkatnya eskalasi kekerasan terkait dengan agenda pemilu 2014 sebanyak 7 kasus, terhitung periode April-Oktober 2013. Dari 7 kasus yang terjadi, hanya satu yang diproses hukum. Sedang yang lainnya tidak ada perkembangan penanganan. Hal ini menunjukkan, lemahnya peran dan kinerja Polri dalam melakukan upaya penanganan kasus dan penegakan hukum terkait dengan kasus-kasus mencuat.

Dalam konteks kerja-kerja jaringan LBH Banda Aceh pada 2013, lebih fokus dengan advokasi Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang telah disahkan oleh pada 27 Desember 2013. Untuk pelanggaran hak ekonomi sosial dan budaya, LBH Banda Aceh mencatat sedikitnya terjadi 5 kasus.

Pelanggaran tersebut terbagi dalam beberapa bentuk kasus; kasus pelanggaran hak atas lahan, pelanggaran hak atas kesehatan, pelanggaran hak atas pekerjaan, serta kasus pelanggaran hak atas perumahan bagi korban tsunami, dengan jumlah penerima manfaat keseluruhan sebanyak 7 orang.

Selain advokasi terhadap pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya, LBH Banda Aceh juga fokus melakukan investigasi terkait dengan kasus dugaan kejahatan korupsi di sektor kehutanan yang terjadi di Aceh sepanjang 2013. Investigasi ini dilakukan di beberapa wilayah, diantaranya di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Barat Daya. Hal ini didasarkan pada realitas yang terjadi bahwa banyaknya konsesi terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di segala sector keagrarian (khususnya kehutanan), sarat potensi korupsi.

Lemahnya pengawasan pemerintah dan mandulnya penegakan hukum, kian membuka peluang terjadinya dugaan kejahatan korupsi di bidang pengelolaan sumber daya alam. Konkritnya, dalam konteks pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya, pemerintah menjadi aktor utama yang harus bertanggung jawab.

Sebagai lembaga yang focus pada bantuan hukum, tahun lalu LBH Banda Aceh menangani 28 kasus dalam konteks pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Kasus-kasus tersebut terbagi dalam 11 pidana dan 17 kasus perdata. Jumlah penerima manfaat sebanyak 28 orang.

LBH Banda Aceh sebagai pelaksana Posko Pemantauan Komisi Yudisial di Aceh, telah melakukan serangkaian tindakan investigasi dan pemantauan terhadap hakim yang bertugas di Aceh. Dari hasil pemantauan, setidaknya telah ada 5 kasus putusan tak adil, meningkat satu kasus dibandingkan pada 2012. Hal ini menunjukan bahwa pelanggaran etik oleh hakim pada tahun lalu, meningkat dibandingkan sebelumnya.

Ditengah gencarnya gerakan reformasi peradilan yang berjalan selama ini, tetapi lembaga peradilan masih belum konsisten melakukan “bersih-bersih” internal. Tuntutan reformasi peradilan dari masyarakat selama ini terus bergulir bukan tanpa sebab. Terwujudnya keadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun, menjadi alasan utama reformasi peradilan harus segera dilaksanakan secara bermartabat.

Namun, dengan masih adanya keluhan, kekecewaan masyarakat dan berdasarkan beberapa laporan LBH Banda Aceh dan masyarakat kepada lembaga Komisi Yudisial menunjukkan bahwa lembaga peradilan di Aceh, masih belum serius dan konsisten melakukan reformasi peradilan secara total. Pada titik akhir, ketika lembaga peradilan di Aceh masih korup, maka masyarakat miskin tetap menjadi korban.

Peradilan di Aceh belum bebas dari praktik-praktik judicial corrupt. Sebagai lembaga yang harusnya independen dan terhormat, lembaga peradilan di Aceh belum mampu memberikan keadilan secara baik bagi masyarakat Aceh. Salah satu indikatornya adalah masih adanya praktek dugaan pelanggaran hukum dan etika oleh hakim yang ada di Aceh.

Berdasarkan kajian dan analisis yang dilakukan, LBH Banda Aceh menyimpulkan bahwa pada 2013, proses demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Aceh masih mengalami proses yang kelam. Negara, sebagai alat (agency) yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat sudah seharusnya berusaha mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur dalam berbagai aspek kehidupan warga Negara.

Berbagai kebijakan yang merugikan warga Negara, pola pengawasan dan upaya yang lemah dalam mewujudkan pemenuhan hak warga, serta sikap pengabaian dan tindakan pelanggaran terhadap kondisi kehidupan rakyat merupakan yang masih terjadi sepanjang tahun 2013.[]

Mustiqal Syah Putra, S.H
Direktur LBH Banda Aceh

Komentar