mukat mjc
mukat mjc

Aceh Harus Ada Qanun Penyiaran Islami

Friday, 13 October 2017 | 17:34 WIB

Banda Aceh, MJCnews – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama sejumlah lembaga penyiaran di Aceh, Rabu (11/10), di salah satu hotel di Banda Aceh. Rakor yang berlangsung selama dua hari ini dengan tema “Peran lembaga penyiaran dalam konteks kearifan lokal”.

Ketua KPI Aceh, Muhammad Hamzah, menyebutkan, membuat sebuah Qanun penyiaran itu dibenarkan. Karena Aceh punya regulasi undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2006, yang di dalamnya juga diamanahkan untuk membuat regulasi.

“Kepentingannya adalah bagaimana penyiaran-penyiaran terutama lembaga yang sifatnya nasional bisa bersiaran di Aceh. Tapi  harus  mengikuti aturan-aturan yang ada di Aceh, jangan bersiaran saja tapi tidak mementingkan aturan di Aceh, dan itu juga amanah UU 32,” jelasnya.

Untuk itu diharapkan di provinsi Aceh lahir sebuah Qanun penyiaran Islami. “Penting untuk menjaga rakyat Aceh dari tanyangan-tayangan yang tidak bermanfaat menjadi siaran-siaran yang bermanfaat kedepan,” ujar Hamzah.

Menurutnya, naskah akademik untuk peraturan daerah itu sudah ada dari dulu, yaitu Qanun Pers dan Penyiaran. Namun itu dinilai tidak terkoneksi karena jalurnya berbeda.

“Kalau pers urusannya Dewan Pers, sedangkan penyiaran urusannya KPI,” pungkasnya.[]

Eza

Komentar