mukat mjc
mukat mjc

Apa Karya Bicara Polimik UU Pemilu

Tuesday, 17 October 2017 | 15:10 WIB

IMG-20161222-WA0014-400x240

Foto by acehkita.com

MJCNews – Meskipun kondisi kesehatan mantan Menteri Pertahanan GAM, Zakaria Saman semakin menurun, harus pergi menggunakan korsi roda, ia tetap angkat bicara soal polimik Undang-Undang Pemilu yang telah telah mencabut beberapa pasal dalam UUPA.

Bentuk protes dilakukan dengan cara mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) – menggunakan kursi roda sembari dipapah oleh dua pengawalnya. Ia tiba pada pukul 09.00 WIB, Selasa (17/10/2017) tadi pagi.

Selain Apa Karya, sapaan akrap Zakaria Saman, turut didampingi Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Alhaytar, setiba di DPRA kedua tampak akrab dan begitu harmonis.

“Saya tidak malu kalian mengambil gambar dengan kondisi kesehatan seperti ini, saya duduk di atas kursi roda, saya tidak malu. Persoalan kesehatan tidak terlalu penting karena yang lebih penting adalah persoalan naggroe (negeri),” kata Apa Karya.

Kedatangan kedua petinggi eks Gerakan Aceh Merdeka itu,  memenuhi undangan Ketua DPRA, Tgk Muharuddin untuk membahas polemik UUPA yang sedang terjadi. Menurut keduanya, pencabutan dua pasal itu telah merugikan Aceh dari segi kekhususan dan kewenangan.

Pecabutan itu ialah tentag pasal 57 dan 60 ayat (1), (2), dan (4) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) oleh Pasal 571 huruf (d) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Soal polemik yang terjadi antara DPRA dan Pemerintah pusat terkait pecabutan tersebut, Apa Karya berpandagan bahwa pemerintah Jakarta  akan  kembali mengkhianati Aceh.

“Ule tanyo di Peuleuh, tapi iku mantong di mat (Masak kepala di lepas tapi ekor masih di pegang), macam ular saja itu tak boleh,” kata Apa, usai berdiskusi di ruang Pimpinan DPR Aceh,  kepada sejumlah wartawan.

Apa menceritakan, dalam diskusi yang berlangsut alot bersama pihak DPRA tadi, membahas tentang bagaimana mencari jalan keluar persoalan isi UUPA yang telah di otak-atik oleh pemerintah pusat.

Aceh diberi MoU tapi dipotong sikit-sikit, inilah kendala yang dibicarakan dengan DPRA dan untuk menyelesaikan masalah ini adalah pekerjaan DPRA. Apa dan Malik Mahmud hanya memberi masukan dan pandangan.

Ureung DPRA but dro, Wali but dro sebab yang teken wali, oh masalah digle nyan baro kamo. Kita semua mau apa yang dikatakan oleh pemerintah pusat tetapi kita masih saja ditipu oleh Jakarta, kasep ikrar lamteh dipeunget tanyo tapi bek le dalam MoU nyo.”

Tidak hanya itu, apa juga menyebutkan kalau pasal di dalam UUPA semua penting, namun jika dipangkas satu persatu lama-lama bakalan habis.[acl]

Zuhri Noviandi

Komentar