mukat mjc
mukat mjc

Soal PHPU, KIP Aceh Tunggu Putusan Akhir MK

Wednesday, 11 June 2014 | 18:53 WIB

Konferensi Pers di Media Center KIP Aceh, Selasa 10 Juni 2014. (Foto Media Center)

Banda Aceh | MJCnews.com - Saat ini Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tengah menunggu keputusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh sejumlah partai politik peserta Pemilu Legislatif 2014.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi dalam konferensi pers yang berlangsung di Media Center, Selasa (10/6/2014) di Banda Aceh. “Apapun keputusan MK nantinya, kami akan tunduk dan patuh serta akan kami laksanakan sesuai keputusannya,” ujarnya sebagaiman disebutkan dalam siaran pers kepada wartawan.

Menurut Ridwan Hadi, KIP Aceh telah berupaya semaksimal mungkin dalam menghadapi persidangan PHPU di MK. Namun demikian, hasil akhirnya ada di tangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Ridwan menyebutkan, PHPU untuk Provinsi Aceh berlangsung sampai lima kali persidangan, yakni dua kali sidang pleno dari seluruh partai politik yang mengajukan PHPU di seluruh Indonedia, dan tiga kali sidang panel khusus kasus PHPU Aceh.

Pada sidang panel hari pertama menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti dari seluruh pemohon. Sementara pada panel terakhir, KIP Aceh juga telah siap dengan kontra alat bukti saksi dan bukti-bukti. Setelah persidangan terakhir, maka PHPU Provinsi Aceh telah dinyatakan selesai oleh hakim MK.

“Yang sangat menonjol dalam persidangan itu ditemukan penyelenggara pemilu di tingkat KPPS yang menjadi saksi parpol, namun ini tidak banyak hanya di satu kabupaten,” sebutnya. Padahal, sambungnya, hal tersebut tidak dibenarkan karena penyelenggara/kesekretariatan tidak boleh menjadi saksi dari partai politik.

“Sesuai dengan yang diperintahkan oleh KPU RI, penyelenggara yang demikian tidak memenuhi syarat lagi sebagai penyelenggara karena dia sudah memihak dan bisa merugikan partai lain,” ujar Ridwan.

Terkait putusan akhir MK, Ridwan mengaku belum mengetahui kapan akan diputuskan oleh MK.[]

Awi

Komentar